Hukum humaniter internasional mendefinisikan tentara bayaran secara sangat spesifik dan mengecualikan warga negara asing yang resmi menjadi anggota angkatan bersenjata. Dalam kasus WNI yang bergabung dengan militer Rusia melalui jalur kontrak resmi, penyematan label tersebut tidak tepat secara hukum. Laporan intelijen Ukraina sendiri sebenarnya menggunakan istilah perekrutan prajurit biasa, bukan tentara bayaran.
Penggunaan istilah yang longgar ini lebih berfungsi sebagai narasi politik kedua pihak untuk mendelegitimasi lawan daripada deskripsi hukum yang akurat. Padahal, status hukum WNI tersebut masih perlu diverifikasi satu per satu dan sangat menentukan perlindungan yang mereka miliki. Kita perlu membedakan antara prajurit kontrak resmi dan kombatan ilegal agar tidak ikut mempersempit posisi perlindungan warga negara sendiri.
Leave a comment